Gerindra Mampu Mensejahtrakan Masyarakat

Gerindra Mampu Mensejahtrakan Masyarakat Bila Di Berikan Amanah Oleh Rakyat Indonesia

Revolusi tani yang digagas Partai Gerindra merupakan keharusan jika dilihat dari kacamata ketahanan pangan nasional maupun penguat ekonomi pedesaan. Melalui gerakan merevitalisasi bidang pertanian diharapkan munculnya jutaan lapangan kerja baru yang berperan dalam peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Latar belakang gerakan tani oleh Gerindra berawal dari kesadaran untuk mengangkat harkat martabat petani Indonesia. Dalam hal ini H Prabowo Subianto selaku Ketua HKTI memandang penting sektor pertanian dalam menumbuhkan kedaulatan pangan nasional.

“Bangsa ini tidak boleh menyerahkan urusan pangan rakyatnya kepada bangsa luar. Bagaimana rakyat kita bisa sejahtera jika beras, jagung, palawija, gandum semuanya import dari luar. Padahal dengan potensi lahan dan iklim yang dimiliki, kita sangat mungkin berswasembada pangan,” tegasnya.

 “Kita usulkan UU Bank Tani agar petani dapat dengan mudah memperoleh modal, lalu ada UU resi gudang yang dimaksudkan agar petani kita bisa memperoleh jaminan penyimpanan hasil panen digudang yang ditunjuk pemerintah serta beberapa kebijakan lain yang pro petani,” tambahnya.

Selain itu, Gerindra juga tegas menolak kebijakan import bahan pangan, seperti di Jawa Timur. “Kita menolak masuknya import beras dari Vietnam disaat petani padi kita memasuki masa panen. Karena dengan masuknya beras import tersebut, harga beras yang dihasilkan petani kita jatuh harganya, ini baru sedikit dari usaha kita untuk menggerakkan sector pertanian sebagai tumpuan pembangunan nasional, dan ini semua agar petani Indonesia bisa sejahtera dan berdaulat,” tandasnya.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berseloroh bahwa pemerintah saat ini belum mampu mengelola kekayaan alam untuk menyejahterakan rakyat. Hal itu disampaikan Prabowo saat berorasi dalam pertemuan silaturahim (simakrama) Keluarga Besar Hasyim Djojohadikusumo di Kuta, Bali, Minggu, 25 Agustus 2013 malam.

”Saya sudah sering berbicara, teriak di media bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Mestinya bisa dikelola yang benar. Gerindra sejak 2004 sudah punya strategi dan enam program aksi ekonomi,” tuturnnya.

Meski pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi kuat, namun yang terjadi sekira 52 persen rakyat tidak menikmati hasil pembangunan. Justru banyak sumber-sumber kekayaan dikuasai dan dinikmati orang lain atau pihak luar.

Salah satu cara untuk menumbuhkan pemerataan ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur. Bicara soal infrastruktur, yang paling penting adalah jalan.

Ia pun sesumbar, bila partainya memenangkan pemilu, salah satu programnya adalah membangun jalan sepanjang 3.000 kilometer di Tanah Air. Itu sangat mungkin dilakukan jika dibagi lima tahun. Setiap setahunnya dibangun 600 kilometer.

Untuk membangun jalan sepanjang 3.000 kilometer, dalam perhitungannya dibutuhkan dana Rp60 trilun. Hal itu sangat mungkin dilakukan.

Padahal setiap tahunnnya ada dana sampai Rp120 triliun yang menjadi bancakan atau digarong. Pemerintah, kata dia, mestinya mampu mengelola dana yang diparkir.

”Mestinya mampu. Kalau tidak, berarti kalah sebelum perang. Susahnya otak kita memang sudah dicuci (brainwashing) oleh penjajah Belanda sebagai bangsa yang kalah,” imbuhnya.